ARTIKEL : Relasi Agama dan Negara: Kajian Siyasah Syar’iyah Terhadap Pemikiran Soekarno

ARTIKEL : Relasi Agama dan Negara: Kajian Siyasah Syar’iyah Terhadap Pemikiran Soekarno
Bagikan
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

oleh;

Dr. Budiarti, S.H.I., M.H

Pendahuluan

Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) adalah negara yang terbentuk berdasarkan kesepakatan dan kerelaan dari berbagai elemen nusantara. NKRI adalah negara yang dirumuskan berdasarkan nilai-nilai agama. Seperti termaktub dalam konstitusi, Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945). Rumusan pembukaan UUD 1945 merupakan pernyataan atau perjanjian yang disebut Jakarta Charter atau Piagam Jakarta. Piagam tersebut menyatakan dasar negara suatu negara modern, yang kemudian disebut dengan nama Negara Republik Indonesia. Piagam Jakarta tersebut dirumuskan oleh pendiri bangsa melalui sebuah Panitia kecil dari Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan (BPUPK). Panitia ini bertugas mengumpulkan usul para anggota BPUPK yang akan dibahas pada masa sidang kedua yang direncanakan berlangsung bulan Juli 1945 (Yamin, 1971).

Ketika perumusan Piagam Jakarta, Soekarno ditunjuk sebagai ketua panitia yang dibentuk oleh BPUPK, telah berhasil mempersatukan berbagai macam pandangan dan kepentingan kelompok dalam suatu pandangan yang sama tentang urgensitas persatuan Indonesia. Soekarno adalah tokoh yang terinternalisasi dalam dirinya nilai persatuan bangsa Indonesia, karena itu ia adalah sosok dan adalah simbol persatuan bangsa Indonesia. Selain itu, ia dikenal sebagai sosok yang visioner dengan memimpikan suatu kehidupan bangsa Indonesia yang ramah, terbuka, toleran, terhadap keanekaragaman suku, agama, ras di seluruh pulau di nusantara.

Mengenai hubungan Islam dengan negara, Soekarno pada masa awal perjuangannya terinspirasi oleh gerakan pan-Islamisme yang dicetuskan oleh Muhammad Abduh (1849-1905) dan Djamaluddin al-Afghani (1839-1897). Kegigihan Djamaluddin al-Afghani dalam mengamalkan nilai-nilai Islam terhadap perjuangan dalam melawan imperialisme Barat sangat dikagumi oleh Soekarno. Inilah yang disebutnya sebagai fajar setelah malam gelap-gulita sebagai penutup abad-abad kegelapan Islam. Namun dalam pergulatan pemikirannya tentang persoalan Islam hubungannya dengan negara, kelihatannya Soekarno lebih condong pada konsep nasionalisme yang dilakukan para pembaharu di Turki.

Soekarno sebagai seorang muslim dan sebagai seorang tokoh nasionalis, mempunyai ide dan gagasan tersendiri tentang diskursus relasi agama dan negara. Diskursus tentang keislaman dan pandangan kenegaraan dalam konteks berbangsa dan bernegara tetap menarik untuk dikaji hingga sekarang ini. Bahkan pada fase dan dekade belakangan pasca reformasi masih bermunculan wacana dalam aspek hubungan Islam dengan negara. Di sinilah relevansi gagasan dan pemikiran Soekarno yang kukuh dan cemerlang dalam melontarkan ide dan gagasan tentang hubungan Islam sebagai agama dengan negara dalam konteks kebangsaan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Hubungan Islam dengan Negara

Diskursus tentang Islam sebagai agama dan hubungannya dengan negara dalam kajian siyasah syar’iyah terdapat beberapa pemahaman atas sikap dalam memandang pergulatan ini. Pertama, Pemahaman yang mengargumentasikan bahwa Islam adalah suatu ajaran yang diturunkan secara kaffah. Karenannya, setiap muslim wajib menjalankan dan mengamalkan secara utuh dan komprehensif. Bidang politik termasuk di dalamnya. Kedua, Pemahaman yang memberikan argumentasi bahwa Islam adalah agama yang sakral dan harus dilkasanakan tanpa intervensi dari manapun. Termasuk dari perangkat institusi kenegaraan. Agama tidak boleh ternodai dengan urusan duniawi seperti perangkat dan institusi negara. Agama harus dipisahkan dari intervensi negara; Ketiga, Pemahaman yang moderat dengan menganggap bahwa Islam memang tidak menyediakan konsep negara yang baku dan statis. Namun, dalam doktrin ajaran Islam tidak membiarkan para pemeluknya, bahkan seluruh umat manusia tanpa ada prinsip dasar dan pedoman yang dapat menjadi penuntun dalam mengekspresikan politik dalam institusi kenegaraan dan pemerintahan. Islam dengan pedoman dan sumber ajarannya telah memberikan seperangkat prinsip-prinsip dan tata nilai yang mesti dikembangkan oleh umatnya sesuai dengan tuntutan situasi, masa dan tempat serta permasalahan yang mereka hadapi (Sjadzali, 1993).

Secara historis, relasi antara Islam dan politik di Indonesia memiliki tradisi yang panjang. Akar genealogisnya dapat ditarik ke belakang hingga akhir abad 13 M dan awal abad 14 M. ketika Islam masuk ke nusantara. Islam secara historis mendialogkan diri melalui para ulama, dan muballigh dengan realitas kultural dan politik lokal setempat. Pada kenyataannya, dapat dideskripsikan bahwa Islam di Nusantara pada masa kerajaan telah menjadi bagian integral dari sejarah politik kerajaan ketika itu. Seperti kerajaan Pasai Aceh, Kerajaan Demak di Jawa, Kerajaan Gowa- Tallo, kerajaan Bone, kerajaan Luwu di Sulawesi, Kerajaan Tidore dan Ternate di Maluku, kerajaan Buton di pulau Buton, dan lain sebagainya.

Terlepas dari kenyataan bahwa hubungan antara Islam dan politik di Nusantara memiliki sejarah yang amat panjang, namun patut bahwa diskursus teoretis Islam dan politik (Siyasah Sayr’iyah) baru berkembang pada dekade belakangan ini. Perkembangan pemikiran dan diskursus yang terlambat ini menunjukkan bahwa upaya-upaya teoretis di sekitarnya tidak memuat khasanah teoretis sekaya dan seberagam yang ditemukan di berbagai wilayah dan negara Islam lainnya. Seperti yang terdapat di wilayah Asia Barat (Effendy, 1998).

Membincang tentang diskurus relasi Islam dan negara di Nusantara, dapat ditelusuri pemikiran Soekarno sebagai salah satu founding fathers. Soekarno dikenal sebagai sosok figure yang mengoptimalkan akal pemikiran dalam memandang persoalan Islam (agama) hubungannya dengan negara. Pertama-tama, Soekarno diilhami oleh tokoh pembaharu dari Mesir, yaitu Djamaluddin al-Afghani yang dikenal dengan tokoh Pan Islamisme (Soekarno, 2001) yang gigih melontarkan gagasan tentang persatuan Islam dalam melawan kolonialisme dari Eropa (Barat).

Al-Afghani dalam perjuangannya, khususnya di bidang politik dimulai dari Afganistan, India, Mesir dan Turki. Pemikiran al-Afghani berdasar atas keyakinan bahwa Islam sesuai untuk semua bangsa, zaman dan keadaan. Kalau kelihatan ada pertentangan antara ajaran Islam dengan kondisi yang dibawa oleh perubahan zaman, penyesuaian dapat diperoleh dan dengan mengadakan interpretasi baru tentang ajaran Islam seperti yang tercantum dalam Alquran dan hadis. Untuk interpretasi itu diperlukan ijtihad dan pintu ijtihad baginya terbuka. Adapun sebab-sebab kemunduran yang bersifat politis ialah perpecahan yang terdapat di kalangan umat Islam, pemerintahan yang absolut, mempercayakan pimpinan umat kepada orang-orang yang tidak dapat dipercayai, mengabaikan masalah pertahanan militer, menyerahkan administrasi negara kepada orang-orang yang tidak kompeten dan intervensi negara asing. (Iqbal, 2015)

Jalan untuk memperbaiki keadaan ini, menurut al-Afghani adalah melenyapkan pengertian-pengertian salah yang dianut umat pada umumnya, corak pemerintahan otokrasi harus dirubah dengan corak pemerintahan demokrasi, kepala negara harus mengadakan syura dengan pemimpin-pemimpin masyarakat yang banyak mempunyai pengalaman. Islam dalam pendapat al-Afghani menghendaki pemerintahan Republik yang di dalamnya terdapat kebebasan mengeluarkan pendapat dan kewajiban kepala negara tunduk kepada undang-undang. Dan di atas segalanya umat Islam harus mengadakan kerja sama yang erat untuk memperoleh kemajuan (Nasution, 1992).

Dalam tulisan Soekarno yang berjudul “Nasionalisme, Islamisme dan Marxisme”, Soekarno menulis bahwa:

“…sebagaimana fajar setelah malam yang gelap gulita, sebagai penutup abad-abad kegelapan, maka pada abad ke sembilan belas berkialaunlah dunia keislaman sinarnya dua pendekar, yang namanya tidak akan hilang tertulis dalam buku riwayat muslim : Syeh Muhammad Abduh dan Sayid Djamaluddin al-Afghani. Djamaluddin al-Afghani lebih radikal, dan telah membangun kenyataan-kenyataan terhadap bahaya imperialisme Barat, dan Djamaluddin al-Afghanilah pula yang mula-mula mengkhutbahkan bahaya imperialisme Barat itu, dan telah menanamkan keyakinan bahwa itu perlawanan kaum muslim harus mengambil tekhnik kemajuan Barat dan mempelajari rahasia-rahasia kekuasaan Barat” (Soekarno, Di Bawah Bedera Revolusi, Djilid I, 1965).

Namun yang penulis lihat dari studi tentang al-Afghani tersebut, kekaguman Soekarno terhadap pemikirannya al-Afghani lebih pada perjuangan melawan imperialisme dan kolonialisme dari Eropa (Barat), patriotisme dan terbukanya pintu ijtihad. Sedangkan pemikiran tentang pemisahan antara Islam (agama) dan negara diilhami oleh konteks negara Republik Turki dan tokoh-tokohnya yang berpengaruh, yaitu Mustafa Kemal (1881-1938).

Tulisan Soekarno yang lain, menyatakan bahwa Turki adalah pusat pemikiran yang paling mendalam dan paling radikal karena agama dipisahkan dari negara. Agama dijadikan urusan individu atau perseorangan, namun tidak berarti bahwa Turki menghapuskan Islam, akan tetapi Islam itu diserahkan pada manusia atau rakyat Turki itu sendiri, dan tidak kepada negara. Dengan meminjam istilah Chalidah Hanoum (Halide Edib Hanoum) ia melanjutkan bahwa:

“…kalau Islam terancam bahaya kehilangan pengaruhnya di atas rakyat Turki, maka itu bukanlah karena tidak diurus oleh pemerintah, tetapi ialah justru karena diurus oleh pemerintah, umat Islam terikat kaki tangannya dengan rantai kepada politiknya pemerintah itu. Hal ini adalah satu halangan yang besar sekali buat kesuburan di Turki, dan bukan saja di Turki, tetapi dimana-mana saja kalau pemerintah campur tanngan dalam urusan agama, disitu ia menjadi satu halangan yang besar yang tidak dapat dienyahkan” (Soekarno, Di Bawah Bedera Revolusi, Djilid I, 1965).

Apabila dianalisis pemikiran Soekarno tentang alasan mengapa negara Turki memisah dari agama, setidaknya dapat dilihat sebagai berikut (Budiarti, 2018), yaitu:

bahwa pada masa khalifah Usmaniyah di Turki, sudah terdapat dualisme hukum, yang pertama hukum Islam atau syariat dan yang kedua hukum yang digagas oleh Sultan atau Khalifah. Sistem dualisme dalam pemerintahan itu adalah selalu menjadi penghalang dan penghambat tiap-tiap tindakan negara, karena Syaikhul Islam ada di bawahnya.

Dominasi Syaikhul Islam, maka sifat fatalisme berakar pada rakyat Turki dengan doktrin seorang mukmin harus sederhana dan sabar. Karena kekayaan mengikat manusia pada keduniaan sedangkan kemiskinan membuka pintu-pintu surga, jika ada yang berani membantah doktrin ini maka terancam bahaya karena akan berhadapan dengan penghulu agama sebagai reprentasi negara.

Perasaan puas dengan diri sendiri, dengan slogan bahwa aturan-aturan yang kita punya sudah sempurna, tidak perlu lagi mengambil dari bangsa lain.

Faktor-faktor tersebut membuat Turki sangat terbelakang dalam bidang ekonomi dan politik, dan rakyat Turki hidup dalam kejumudan dan kemunduran. Mustafa Kemal sendiri dalam pidatonya mengatakan bahwa kelanjutan hidup di dunia peradaban modern menghendaki dari sesuatu masyarakat supaya mengadakan perubahan dalam diri sendiri. Di zaman yang di dalamnya ilmu pengetahuan membawa perubahan terus-menerus bangsa yang berpegang teguh pada pemikiran dan tradisi yang tua lagi usang, tidak akan dapat mempertahankan wujudnya. Masyarakat Turki harus dirubah menjadi masyarakat yang mempunyai peradaban Barat, dan segala aksi kegiatan reaksioner harus dihancurkan (Nasution, 1992).

Kekaguman Soekarno terhadap Mustafa Kemal Attaturk, membuat kita dapat memahami pikirannya dengan mengatakan bahwa:

“…Kemal Attaturk, terlepas kita sepakat atau tidak telah memberi bukti kepada sejarah untuk selama-lamanya bahwa Attaturk cakap menangkap dan mengerti perjalanan sejarah yang telah berjalan atau berlangsung selama beratus-ratus tahun, dan cakap menguasai perjalanan sejarah untuk ratusan tahun mendatang. Inilah yang membenarkan kehebatan namanya. Kemal Pasya diganti dengan Kemal Attaturk, Kemal berarti benteng sedangkan Attaturk berarti bapak Turki. Benar atau salahnya perbuatan-perbuatan Kemal tersebut dalam Islam, itu sebenarnya bukan kita yang dapat menjadi hakim baginya, namun hanya sejarahlah yang dapat memutuskan apakah Mustafa Kemal durhaka atau maha bijaksana.” (Soekarno, Di Bawah Bedera Revolusi, Djilid I, 1965)

Dari tulisan-tulisan Soekarno sendiri dapat kita lihat bahwa ide tentang pembaharuan Islam dan pemisahan antara Islam dan negara yang ada dalam dirinya, banyak dipengaruhi oleh Mustafa Kemal Attaturk dan Djamaluddin al-Afghani. Soekarno dalam mengeksplorasi pemikirannya tentang hubungan Islam dengan negara, mendapat pengkritik yang sama tangguhnya dengannya, yaitu Muhammad Natsir. Ia adalah orang yang selalu berdebat dengan Soekarno sebagai sahabat dan lawan politiknya. Tentang rasionalisme yang begitu diagungkan Soekarno, Natsir berpendapat bahwa rasionalisme tidak dapat dijadikan sandaran kebenaran, sebab kebenaran yang dikandung rasio sangat relatif. Kebenaran mutlak hanya berasal dari agama. Seperti gurunya (Ahmad Hassan), Natsir juga menghawatirkan bergulirnya faham Nasionalisme Soekarno menjadi suatu bentuk ashabiyah baru. Paham itu dalam pandangannya, dapat berujung pada fanatisme yang memutuskan tali persaudaraan yang mengikat seluruh umat Islam dari berbagai bangsa. (Iqbal, 2015)

Menurut Natsir, bahwa nasionalisme harus mempunyai sejenis landasan teologis. Dengan kata lain, nasionalisme harus didasarkan kepada niat yang suci, ilahiah dan melampaui hal-hal yang bersifat material. Karena itu, sebagaimana Agus Salim, Natsir menyatakan bahwa perjuangan mencapai kemerdekaan Indonesia harus diarahkan atau diniatkan sebagai bagian dari pengabdian yang lebih tinggi kepada Allah (Badri, 2020).

Natsir juga percaya bahwa nasionalisme Indonesia harus bercorak Islami. Untuk alasan itu, ia memperkenalkan gagasan kebangsaan Islam. Ia mendasarkan keyakinannya ini kepada kenyataan historis bahwa Islamlah yang pada awalnya mendefinisikan nasionalisme Indonesia. Sambil memaparkan asal-usul historis nasionalisme di Indonesia, ia menulis:

“…Pergerakan Islamlah (yakni SI) yang lebih dulu membuka jalan medan politik kemerdekaan di tanah ini, yang mula-mula menanamkan bibit persatuan Indonesia yang menyingkirkan sifat kepulauan dan keprovinsian, yang mula-mula menanam persaudaraan dengan kaum yang sama senasib di luar batas Indonesia dengan tali keislaman.” (Iqbal, 2015)

Dalam kesempatan lain, Natsir bahkan menegaskan bahwa:

“…tanpa Islam, maka nasionalisme Indonesia itu tidak akan ada; karena Islam pertama-tama telah menanamkan benih-benih persatuan Indonesia, dan telah menghapuskan sikap-sikap isolasionis pulau-pulau yang beragam” (Iqbal, 2015)

Dengan pandangan tentang kebangsaan seperti itu, Natsir berpendapat bahwa kemerdekaan bukanlah tujuan akhir gerakan-gerakan nasionalis Islam. Sebaliknya, kemerdekaan harus dipandang tidak lebih dari tujuan antara untuk mencapai rida Allah. Hal ini harus dilakukan dengan cara menjadikan Islam sebagai hukum di tanah air ini. Sejalan dengan itu, Natsir menyatakan bahwa:

“…Orang Islam tidak akan berhenti hingga itu (yakni kemerdekaan), melainkan akan melanjutkan perjuangannya selama negara belum didasarkan dan diatur menurut susunan hukum kenegaraan Islam”. (Iqbal, 2015)

Menanggapi hal tersebut, cukup jelas bahwa Soekarno tidak begitu memperdulikan kritik-kritik itu. Seraya menolak kritik-kritik itu, Soekarno membela diri dengan menyatakan bahwa nasionalisme yang disuarakannya bukanlah jingo nasionalism atau chauvinisme, dan bukanlah suatu copy atau tiruan dari nasionalisme Barat. Soekarno juga menambahkan, nasionalismenya adalah nasionalisme yang toleran, bercorak ketimuran, dan bukan nasionalisme yang agresif seperti yang berkembang di Eropa.

Soekarno mengklaim bahwa nasionalismelah yang menjadikan orang-orang Indonesia “perkakasnya Tuhan”, dan membuat mereka “hidup dalam roh”. Dan jika esai kontroversialnya, “Nasionalisme, Islam dan Marxisme”, dijadikan petunjuk, maka esai itu adalah sebuah obsesi untuk menyatukan apa yang ia (dan mungkin juga orang lain) lihat sebagai tiga aliran ideologi yang membentuk pandangannya untuk melihat nasionalisme dalam cara yang demikian lebar dan serba mencakup suatu definisi yang (seperti ia sendiri suka gambarkan) “luas seperti udara” yang memungkinkan setiap kecenderungan untuk membentuk aliansi yang sesuai dalam rangka mencapai kemerdekaan. Untuk itu ia berkali-kali menyatakan bahwa “tidak ada sesuatu pun yang menghalangi kaum nasionalis untuk bekerjasama dengan umat Islam dan kaum Marxis”. Polemik ini adalah merupakan yang paling monumental dalam sejarah Islam Indonesia, sama monumentalnya dengan polemik kebudayaan yang mempersoalkan pilihan orientasi budaya Indonesia.

Howard M. Federsfiel dalam tulisannya yang berjudul “Soekarno dan Apolog-apolog muslimnya” mengatakan bahwa Soekarno sebagai orang Indonesia modern itu karena dipengaruhi oleh pendidikan sekular Barat, mengadopsi konsep kemajuan melalui jalur pembangunan politik dan ekonomi, namun ia memandang konsep itu melalui sikap anti kolonial. Dalam pandangan sekular agama harus dipisahkan dengan negara dan politik (Federsfiel, Vol. II No. 7). Agama merupakan masalah ubudiah yang bersifat personal dan hanya menjadi sumber etika dan moral di masyarakat. Soekarno memodifikasi paham sekular itu, kendati dalam garis besarnya secara esensial masih tetap sama. Pernyataannya tentang pancasila yang kemudian menjadi falsafah negara dimasukkan dalam UUD 1945, secara esensial adalah pernyataan sekular, karena ia menekankan faktor-faktor non religius sebagai kunci pemikiran kenegaraan.

Kaum Muslim tidak sepenuhnya terpengaruh dengan pemikiran Soekarno tentang pemisahan agama dan negara ketika merumuskan dasar negara. Dasar negara yang dirumuskan oleh PPKI dalam pembukaan UUD 1945, atau yang dikenal dengan sebutan Piagam Jakarta. Para Founding Fathers telah merumuskan bahwa agama tidak dapat dipisahkan dengan penyelenggaraan kekuasaan negara. Nilai-nilai agama harus menjadi pertimbangan dalam membuat kebijakan dalam rangka melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah yang berdasarkan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa . Hal yang urgen untuk diperjuangkan dalam konteks negara hukum Indonesia bahwa nilai-nilai agama dan moral harus menjadi pijakan dasar dalam merumuskan suatu produk hukum untuk mewujudkan suatu produk hukum yang responsif (Budiarti, 2018).

Soekarno adalah seorang nasionalis, menurutnya bahwa dalam suatu negara demokrasi modern akan hidup jika negara tidak dicampuradukkan dengan agama, demikian pula sebaliknya bahwa akan terjadi kerugian besar dalam politik demokrasi jika antara agama dan negara dicampuradukkan. Karena itu bagi Soekarno hanya ada dua alternatif mengenai hubungan agama dan negara: persatuan negara dan agama tetapi tanpa demokrasi, atau demokrasi tetapi negara dipisahkan dari agama (Islam) dan Soekarno memilih untuk pemisahan antara Islam (agama) dan negara (Masdar, 1999).

Gagasan keagamaan keislaman Soekarno mempunyai kecenderungan melalui pendekatan rasionalitas akal. Hal ini dapat dilihat dari pandangannya tentang persoalan ketuhanan dan hubungan Islam dengan negara. Menurut Soekarno, hubungan Islam dengan negara harus dipisahkan, sebab ketika agama disatukan dengan negara maka corak pemerintahan akan bersifat otokrasi sebagaimana pelajaran yang didapatkan pada pemerintahan atas nama Islam yang direpresentasikan oleh Bani Umayyah dan Bani Abbasiyah.

Dengan demikian negara akan besar dan kuat jika diisi dengan jiwa nasionalisme dengan tetap harus bersikap tegas terhadap kolonialisme dan imperialisme baik secara politik maupun ekonomi sebab hal inilah yang mengakibatkan banyak rakyat yang terpuruk dan tertindas. Gagasan inilah yang kemudian mengilhami Soekarno mencetuskan ajaran Marhaenisme sebagai ideologi perlawanan rakyat jelata.

Penutup

Ide, dan gagasan pemikiran Soekarno tentang relasi Islam dan negara mempunyai kecenderungan melalui pendekatan rasionalitas akal. Soekarno memandang, bahwa pemerintahan dalam suatu negara harus dilaksanakan secara demokratis. Pengelolaan negara modern harus berdasarkan prinsip-prinsip demokratis dengan perisai nalar publik. Hal tak kalah pentingnya adalah bangkitnya jiwa nasionalisme yang senantiasa bersikap tegas terhadap kolonialisme, kapitalisme, dan imperialisme. Gagasan ini mengilhami Soekarno dalam mencetuskan ajaran Marhaenisme sebagai sebuah ideologi perlawanan kaum lemah dan rakyat jelata.

 

BIBLIOGRAFI

Yamin, M. (1971). Naskah Persiapan Undang-Undang Dasar 1945, Jilid I. Jakarta: Siguntang,.

Sjadzali, M. (1993). Islam dan Tata Negara. Jakarta: UI PRESS.

Effendy, B. (1998). Islam dan Negara Transformasi; Pemikiran dan Praktik Politik Islam di Indonesia. Jakarta: Paramadina.

Soekarno. (2001). Indonesianisme dan Pan – Asiatisme. Dalam I. T. WK, Soekarno dan Tata Dunia Baru Kenangan 100 Tahun Soekarno (hal. 1-2). Jakarta: PT. Grasido.

Nasution, H. (1992). Pembaharuan Dalam Islam. Jakarta: Bulan Bintang.

Soekarno. (1965). Di Bawah Bedera Revolusi, Djilid I. Jakarta.

Federsfiel, H. M. (Vol. II No. 7). Sukarno dan Apolog-Apolog Muslimnya. Ulumul Qur’an, 36-43.

Masdar, U. (1999). Mengasah Naluri Publik Memahamai Nalar Politik. Yogyakarta: LKiS.

Badri, A. (2020). Pemikiran Muhammad Natsir Tentang Agama dan Negara. Ri’ayah: Jurnal Sosial dan Keagamaan, V(02), 193-202.

Budiarti. (2018, Juli). Islam dan Negara Modern: Ijtihad Pemikiran Politik Soekarno tentang Hubungan Agama dan Negara Pancasila. Zawiyah: Jurnal Pemikiran Islam, IV(1), 41-61.

Iqbal, M. (2015). Pemikiran Politik Islam. Jakarta: Kencana.

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Arfan

Arfan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *