KMA 719 Tahun 2020 pada Masa Pandemi Covid 19 sebagai Sikap Proaktif dan Antisipatif

KMA 719 Tahun 2020 pada Masa Pandemi Covid 19 sebagai Sikap Proaktif dan Antisipatif
Bagikan
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Oleh: Musyfikah Ilyas

Dosen Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar

Kota Wuhan Propinsi Hubei diduga merupakan propinsi pertama yang menjadi awal penularan corona virus desease 2019 pertengahan November 2019, dan menyebar sampai ke penjuru dunia termasuk Indonesia pada bulan Maret 2020. Virus tersebut menular dan berkembang melalui tetesan cairan berasal dari batuk dan bersin, kontak pribadi. Pandemi tersebut berdampak pada perekonomian, sosial kemasyarakatan, pendidikan, usaha kecil dan menengah dan tentunya juga para penyelenggara perjalanan ibadah umrah.

Setelah sekian bulan pandemi corona virus desease 2019 penyelenggaraan ibadah umrah sempat terhenti mulai dari pertengahan bulan maret 2020 dan Penyelenggaraan ibadah umrah pada masa pandemi corona virus desease 2019 telah dibuka kembali setelah pihak Arab Saudi memberlakukan ibadah umrah dan diikuti penanda tanganan Keputusan Menteri Agama pada tanggal 27 Oktober 2020 oleh pihak pemerintah Indonesia sehingga memberikan kesempatan masyarakat yang tertunda pelaksanaan ibadah umrah di bulan maret lalu bisa kembali melakukan ibadah umrah.

Regulasi tentang penyelenggaraan ibadah umrah yang tertuang dalam bentuk KMA Nomor 719 Tahun 2020 sebagai langkah proaktif dan antisipatif dengan harapan nantinya kesempatan melakukan ibadah umrah tetap memberikan pelindungan jemaah umrah sehingga dapat menunaikan ibadahnya sesuai dengan ketentuan syariat, sebagaimana yang diamanahkan oleh UU Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah.

Hal yang paling penting dan menarik dalam penyelenggaraan ibadah umrah di masa pandemi disebutkan dalam KMA Nomor 17 Tahun 2020 menjelaskan tentang persyaratan jemaah bahwa  harus memenuhi dan menyetujui persyaratan jamaah yang telah ditetapkan oleh pemerintah seperti usia sesuai ketentuan Pemerintah Arab Saudi (18 – 50 Tahun), tidak memiliki penyakit penyerta atau komorbid (wajib memenuhi ketentuan Kemenkes RI), menandatangani surat pernyataan tidak akan menuntut pihak lain atas risiko yang timbul akibat Covid-19, juga melampirkan bukti bebas Covid-19 (dibuktikan dengan asli hasil PCR/SWAB test yang dikeluarkan rumah sakit atau laboratorium yang sudah terverifikasi Kementerian Kesehatan dan berlaku 72 jam sejak pengambilan sampel hingga waktu keberangkatan atau sesuai ketentuan Pemerintah Arab Saudi). Bagi jemaah baru akan diberangkatkan setelah memenuhi persyaratan tersebut dan jika jemaah tidak dapat memenuhi persyaratan bukti bebas Covid-19, maka keberangkatannya ditunda sampai dengan syarat tersebut terpenuhi.

Penentuan batas usia bagi jamaah umrah sangat tepat dengan alasan usia tersebut sangat penting karena usia anak dan lansia sangat rentang terpapar oleh virus-covid-19 dan pelindungan keselamatan berupa menetapkan bagi jemaah harus sehat dan tidak memiliki penyakit penyerta komorbid seperti peyakit jantung, paru, diabetes, hipertensi yang mampu memperparah penyakit jika terpapar virus covid-19.

Penyelenggaraan ibadah umrah harus tetap menjaga protokol kesehatan yang telah ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan dan Pemerintah Kerajaan Arab Saudi hal itu dilakukan mulai jelang keberangkatan, tiba di Arab Saudi sampai pulang ke tanah air.

Layanan kepada jemaah wajib mengikuti protokol kesehatan, pelayanan kepada jemaah selama di dalam negeri mengikuti ketentuan protokol kesehatan yang ditetapkan Kementerian Kesehatan, pelayanan kepada jemaah selama di Arab Saudi mengikuti ketentuan protokol kesehatan yang ditetapkan Pemerintah Kerajaan Arab Saudi, protokol kesehatan selama di dalam pesawat terbang mengikuti ketentuan protokol kesehatan penerbangan yang berlaku, PPIU (Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah) bertanggung jawab terhadap pelaksanaan protokol kesehatan jemaah selama di tanah air, selama dalam perjalanan, dan selama di Arab Saudi.

Pada masa pandemi covid-19 jemaah umrah harus melakukan karantina. PPIU  bertanggung jawab melakukan karantina terhadap jemaah yang akan berangkat ke Arab Saudi dan setelah tiba dari Arab Saudi, PPIU bertanggung jawab melakukan karantina terhadap jemaah sesuai ketentuan Pemerintah Arab Saudi, karantina dilaksanakan dalam rangka proses pemeriksaan sampai dengan keluarnya hasil tes PCR/SWAB, dalam hal Pemerintah Arab Saudi mewajibkan jemaah dilakukan PCR/SWAB test sebelum kepulangan ke tanah air, PPIU bertanggung jawab memastikan jemaah telah dilakukan PCR/SWAB test sebelum kepulangan ke tanah air. Dan selama jemaah berada dan meninggalkan tempat karantina mengikuti protokol kesehatan. Sebagai tempat yang disediakan pelaksanaan karantina dapat menggunakan asrama haji atau hotel yang ditunjuk oleh Satgas Covid-19 Pusat dan Daerah.

PPIU menyediakan fasilitas transportasi, akomodasi dan konsumsi selama penyelenggaraan ibadah umrah dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan covid-19 sebagai tanggung jawab terhadap kesehatan, keamanan, dan keselamatan jemaah. Khusus untuk pemberangkatan dan pemulangan jemaah hanya dilakukan melalui Bandara Internasional yang telah ditetapkan oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang hukum dan hak asasi manusia, Bandara Internasional untuk pemberangkatan dan pemulangan jemaah ditetapkan yaitu Soekarno-Hatta di Banten,   Juanda di Jawa Timur,   Sultan Hasanuddin di Sulawesi Selatan serta Kualanamu di Sumatera Utara.

Kuota pemberangkatan jemaah umrah selama masa pandemi COVID-19 diprioritaskan bagi jemaah yang tertunda keberangkatan tahun 1441H dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan Pemerintah Arab Saudi, sedangkan penentuan jumlah jemaah yang akan diberangkatkan mengacu pada kuota yang diberikan oleh Pemerintah Arab Saudi. Adapun biaya penyelenggaraan ibadah umrah mengikuti biaya referensi yang telah ditetapkan oleh Menteri Agama  ditambah dengan biaya lainnya berupa pemeriksaan kesehatan sesuai dengan protokol Covid-19, biaya karantina, pelayanan lainnya akibat terjadinya pandemi Covid-19.

KMA 719 tahun 2020 tentang pedoman penyelenggaraan perjalanan ibadah umrah pada masa pandemi corona virus desease 2019 sebagai langkah antisipatif dan proaktif dalam memahami situasi dan kondisi sekarang sebagai jawaban aturan pelaksanaan ibadah umrah tanpa mengindahkan keselamatan jiwa sehingga  memberikan kesempatan untuk melaksanakan ibadah bagi yang tertunda di masa pandemi dengan tetap memperhatikan kemaslahatan ummat. (red)

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Arfan

Arfan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *