Rakor Evaluasi PBSB Sulsel, Direktur PD. Pontren Sampaikan 6 Point Penting

Rakor Evaluasi PBSB Sulsel, Direktur PD. Pontren Sampaikan 6 Point Penting

Makassar, MarhamahNews – Dengan hadirnya Undang-undang 18 tahun 2019, pesantren memiliki posisi strategis menjalankan fungsinya sebagai lembaga pendidikan, dakwah dan juga sebagai lembaga pemberdayaan masyarakat.

Keterlibatan banyak pihak diakui Direktur Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kemenag RI, Dr. Waryono, menurutnya ini telah dijalin Kementerian Agama bersama dengan Kementerian/Lembaga lain terutama yang memiliki komitmen membangun ekonomi pesantren, terlebih saat peringatan Hari Santri 2020 ini, Wakil Pesantren RI, KH. Ma’ruf Amin melaunching Program Akselerasi Ketahanan Pangan berbasis Pesantren.

Hal ini disampaikan Direktur PD. Pontren, Waryono saat memberikan materi pada Rapat Koordinasi Evaluasi Program Beasiswa Santri Berprestasi (PBSB) dihadapan para Kepala Seksi PD. Pontren Se-Sulawesi Selatan yang diselenggarakan Bidang PD. Pontren Kanwil Kemenag Sulsel, Rabu, (04/11), di Hotel Remcy Panakukang Makassar.

Saat ini Kementerian Agama berjalan bersama Menko Perekonomian dan Kantor Sekretariat Wakil Presiden melakukan pemetaan potensi-potensi yang ada di pondok pesantren, tambahnya.

Kemudian Kemenag melakukan supporting data kepada beberapa kementerian/lembaga lainnya terkait apa yang bisa dikontribusikan ke pesantren untuk bisa dikembangkan lagi, dengan harapan tahun ini minimal 500 pondok pesantren yang teridentifikasi ekonominya dapat dikembangkan.

Kolaborasi besar terutama ditengah suasana saat ini bisa menjadi solusi bagi masyarakat luas dan juga berperan menciptakan kemandirian ekonomi bagi pondok pesantren itu sendiri.

Terkait pelaksanaan kebijakan Kementerian Agama di Bidang PD. Pontren, Waryono menjelaskan pentingnya membangun sinergitas dan komunikasi dalam satu atap Kementerian Agama.

Ada 6 point penting yang menurutnya menjadi perhatian Kementerian Agama kedepannya yakni jadikan reformasi/perubahan menjadi kebutuhan instansi, inovasi dan tindak lanjut dari seluruh rekomendasi perbaikan, rencana aksi setiap area perubahan, pembuktian perubahan yang terjadi setelah reform, perhatikan harapan/kepuasan stakeholders melalui survey secara berkala dengan menindaklanjuti keluhan penerima layanan dan komunikasi publik aau masyarakat terkait hal yang telah dilakukan Kementerian Agama.

Dilaporkan : Muh Fadli
Arfan

Arfan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *