DPRD Enrekang Pertanyakan Persoalan Haji, Ini Penjelasan Kakanwil Kemenag Sulsel

DPRD Enrekang Pertanyakan Persoalan Haji, Ini Penjelasan Kakanwil Kemenag Sulsel
Bagikan
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Makassar, MarhamahNews – Komis III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Enrekang kunjungan kerja ke Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Selatan, Senin (5/10/2020), untuk melakukan konsultasi terkait informasi dan referensi persiapan penetapan Quota Haji 2021 di Kabupaten Enrekang, yang pada tahun 2020 tertunda keberangkatannya akibat pandemic covid 19.

Anggota DPRD Komisi III Kabupaten Enrekang yang hadir adalah Rahmat, S.Pd, M.Pd selaku Ketua Komisi, Hj. Nurul Hikmah Wakil Ketua, A. Umar Muchtar, SH, Ali Suryaji Kartono, Yusuf Muhtar, Drs. H. Muh. Ismail Hamid, Ismail Jafar, Dedi Bahtiar, dan Rahmat, S.Kom.

Kunjungan kerja diterima oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Selatan, H. Khaeroni, dan didampingi oleh Kepala Bidang Haji dan Umrah, Dr. H. Kaswad Sartono.

Rahmat selaku Ketua Tim membuka perbincangan dengan mempertanyakan kebijakan Kementerian Agama terkait Haji dan Umrah, khususnya di Masa Pandemi Covid-19, serta kebijakan haji tahun 2021 yang menjadi aspirasi dari masyarakat di Enrekang.

Menanggapi hal tersebut, Kakanwil Kemenag Sulsel menjelaskan bahwa ada tiga opsi yang telah disiapkan oleh kementerian agama, sesuai dengan penjelasan Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah, yang pertama “bila virus corona sudah tidak ada atau kondisi sudah berangsur normal dan kuota haji juga kembali normal, maka seluruh jamaah yang batal berangkat pada tahun ini akan diberangkatkan pada tahun 2021”

Yang kedua menurut Khaeroni, “jika wabah covid 19 masih tinggi dan belum dapat tertangani, ada kemungkinan terjadi lagi pembatalan pemberangkatan jemaah haji”.

Dan yang ketiga lanjutnya, “bila kasus covid 19 belum sepenuhnya hilang, ada kemungkinan pemerintah Arab Saudi melakukan pembatasan atau pengurangan kuota 50 persen dari kuota saat ini”. Jelasnya

Dikesempatan itu juga, Kepala Bidang Penyelenggara Haji dan Umrah, H. Kaswad Sartono secara tekhnis menjelaskan sejumlah hal tekhnis terkait haji seperti Pelimpahan nomor Porsi karena wafat dan mahram, dan hal lainnya.

Komisi III DPRD Kab. Enrekang merasa Puas dengan seluruh penjelasan dari Kakanwil dan Kabid  PHU dan berjanji akan mensosialisasikannya.

Laporan : Arfan
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Arfan

Arfan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *