Polemik Nikah Online ditengah Pandemi Covid-19

Polemik Nikah Online ditengah Pandemi Covid-19
Bagikan
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Oleh:

Asrul Haq Alang

 

Wabah Coronavirus Disease 2019 atau Covid-19 telah menghantui seluruh dunia, sehingga WHO memasukkan wabah Covid-19 ini kedalam kategori Pandemi. Pandemi adalah suatu wabah penyakit global. Menurut World Health Organization (WHO), kategori pandemi dinyatakan ketika penyakit baru menyebar di seluruh dunia melampaui batas.

Sementara di Indonesia pandemi Coronavirus Disease 2019 atau Covid-19 diawali dengan ditemukannya penderita penyakit Coronavirus pada tanggal 2 Maret 2020, dan hingga 16 April 2020 telah terkomfirmasi jumlah kasus positif Coronavirus sebanyak 5516 orang. Sehingga pemerintah mengambil langkah Social Distancing untuk menekan penyebaran Coronavirus di Indonesia.

Social distancing adalah salah satu strategi yang digunakan di ranah kesehatan untuk memperlambat penyebaran suatu infeksi patogen seperti virus. Banyak tindakan yang termasuk dalam social distancing ini, seperti; membatasi interaksi fisik dengan orang lain, mengisolasi orang yang terinfeksi, mengkarantina orang-orang yang mungkin telah terinfeksi, dan menjaga jarak satu sama lain secara umum.

Kebijakan social distancing ini mengakibatkan hampir seluruh proses pelayanan pemerintahan terhadap masyarakat menjadi online, hal tersebut disebabkan salah satu poin dari kebijakan social distancing ini yaitu WFH (Work From Home) atau bekerja dari rumah.

Langkah social distancing yang diambil oleh pemerintah membuat Kementerian Agama juga menerapkan kebijakan system kerja dari rumah atau WFH. Semua pelayanan, konsultasi dan informasi yang berkaitan dengan keagamaan diberikan kepada masyarakat secara daring (online) melalui website resmi Kementerian Agama.

Pencatatan Nikah Daring

Kantor Urusan Agama (KUA) merupakan unit pelayanan yang disediakan oleh Kementerian Agama pada setiap kecamatan untuk melayani masyarakat terkait pelayanan keagamaan. Salah satu pelayanan masyarakat yang dilakukan di KUA adalah pendaftaran pencatatan nikah hinga ke akad nikah. Ada beberapa proses yang harus dijalani oleh pasangan yang akan menikah yang hanya dilakukan di Kantor Urusan Agama, seperti pendaftaran sipil, suscatin (kursus calon pengantin), hingga akad nikah.

Tetapi dengan status pandemi coronavirus yang saat ini menimpa dunia bahkan Indonesia, Kementerian Agama melalui Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam (Dirjen Bimas Islam) mengeluarkan surat edaran untuk menghentikan sementara layanan pencatatan nikah di Kantor Urusan Agama (KUA) per 1 April 2020 guna menangkal penyebaran virus corona (Covid-19) dan menggatinya dengan pelayanan secara daring.

Pada prinsipnya, surat edaran itu berisi tentang pelayanan pendaftaran calon pengantin di KUA hanya dilayani secara daring (online) melalui situs yang telah disediakan oleh Dirjen Bimas Islam Kementerian Agama, dan melaksanakan akad nikahnya nanti setelah masa tanggap darurat penanganan Covid-19 ini selesai.

Akan tetapi, bagi calon pengantin yang sudah mendaftarkan diri sebelum 1 April 2020 boleh melaksanakan akad nikahnya dengan catatan, pelayanan akad nikah itu hanya bisa dilaksanakan dikantor KUA dengan mematuhi prosedur pencegahan coronavirus yang telah ditentukan oleh Kementerian Agama.

Kementerian Agama tidak melayani pelayanan akad nikah bagi pendaftar baru ditengah-tengah pandemi virus corona saat ini. Pasangan calon pengantinpun diminta untuk tidak melaksanakan akad nikah secara daring (online) melalui videocall.

Bolekah Akad Nikah Secara Daring Saat Wabah?

Ditengah wabah virus corona ini, agak sulit untuk melakukan akad nikah. Hal tersebut disebabkan pembatasan social distancing yang berlakukan oleh pemerintah, sehingga KUA juga menghentikan pelayanan akan nikah bagi pendaftar baru dan hanya melayani pendaftaran nikah secara daring.

Namun, bagaimana jika tak sekedar pendaftaran yang dilakukan secara daring, akan tetapi juga akad nikah dilakukan secara daring melalui panggilan video dari berbagai layanan aplikasi? Apakah sah jika ijab kabul dilakukan dalam dua tempat yang berbeda dan hanya dipersatukan melalui aplikasi panggilan video?

Dalam fikih kontemporer terdapat perbedaan pandangan (ikhtilaf) dari beberapa ulama terkait akad nikah yang dilakukan dengan proses daring (online). Ada ulama yang dengan tegas melarang hal tersebut, dan ada juga ulama yang membolehkan pernikahan daring dengan catatan kedua mempelai yakin dan tidak merasa ditipu oleh kedua pihak.

Sebagian ulama melarang pernikahan secara daring, sebab dalam pernikahan terdapat rukun akad nikah salah satunya adalah ijab kabul yang diucapkan oleh wali dari mempelai wanita dan dijawab oleh mempelai pria. Dalam ijab kabul, para ulama mempersyaratkan harus menggunakan lafaz nikah, dan tidak menggunakan lafaz lain, karena dalam lafaz nikah terdapat ketentuan hukum, yaitu ketika mengucapkan ijab harus dilakukan secara bersambung tanpa jeda dengan pengucapan kabul.

Ijab kabul juga dipersyaratkan dilakukan dalam satu majelis. Tetapi dalam persyaratan tersebut masih menimbulkan pertanyaan bahwa apakah satu majelis tersebut harus berada dalam satu ruangan yang sama atau berbeda tempat tetapi dengan waktu dan kondisi yang sama seperti taklim yang dilakukan secara daring? Imam Syafi’i cenderung melihat hal tersebut dalam arti fisik, dimana calon suami dan wali dari calon istri harus berada dalam satu ruangan saat ijab kabul agar bisa saling memandang, mendengar, dan memahami dengan jelas apa yang akan menjadi kesepakatan nantinya.

Namun ada ulama yang membolehkan akad nikah secara daring dengan syarat dalam kondisi tertentu. Menurut majelis Tarjih, para ulama imam mazhab sepakat tentang sahnya akad ijab dan kabul yang dilakukan oleh dua pihak yang berjauhan melalui sarana surat atau utusan. Misalnya ijab dan kabul dilakukan melalui surat atau utusan dari wali yang dikirimkan kepada calon suami.

Jika akad ijab dan kabul melalui surat, calon suami membaca surat yang berisi ijab dari wali di hadapan para saksi, lalu segera mengucapkan kabul, maka akad dipandang dilakukan dalam satu majelis, jika akad ijab dan kabul melalui utusan, utusan menyampaikan ijab dari wali pada calon suami di hadapan para saksi, setelah itu calon suami segera mengucapkan kabul, maka akad dipandang telah dilakukan dalam satu majelis.

Oleh sebab itu, jika akad ijab dan qabul melalui surat atau utusan disepakati kebolehannya oleh ulama mazhab, maka akad ijab dan kabul menggunakan fasilitas telepon dan video call lebih layak untuk dibolehkan. Kelebihan video call adalah para pihak yakni wali dan calon suami mengetahui secara pasti kalau yang melakukan akad ijab dan qabul betul-betul dari pihak-pihak yang terkait. Sedangkan melalui surat atau utusan, bisa saja terjadi pemalsuan.

Pendapat ini sesuai dengan pendapat Imam Ahmad bin Hanbal yang menginterpretasikan satu majelis dalam arti nonfisik bukan masalah tempat. Imam Abu Hanifah serta fukaha dari Kufah menyetujui pandangan Ahmad bin Hanbal tersebut. Keharusan bersambungnya ijab dan kabul dalam satu waktu upacara akad tidak hanya diwujudkan dengan bersatunya ruangan secara fisik. Jika wali mengucapkan ijabnya dengan pengeras suara dari satu ruangan dan langsung disambut oleh calon suami dengan ucapan kabul melalui pengeras suara dari ruangan lain serta masing-masing mendengar ucapan yang lain dengan jelas, akad nikah itu dapat dipandang sah.

Berkaitan dengan itu, menurut ulama Mazhab Hanbali, keharusan dua orang saksi adalah mendengar dan memahami ucapan ijab dan kabul dari pihak yang berakad serta mengetahui betul bahwa ucapan itu dari pihak yang berakad. Menurut mereka, saksi tidak harus melihat langsung kedua pihak yang berakad ketika akad berlangsung. Artinya, dengan pendapat ini ijab kabul dengan telepon atau video call sah hukumnya.

Wallahu A’lam bi As-Shawwab

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Arfan

Arfan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *