Kakanwil Kemenag Sulsel Dukung Penetapan BPD Sulselbar Terima Setoran Biaya Haji

Kakanwil Kemenag Sulsel Dukung Penetapan BPD Sulselbar Terima Setoran Biaya Haji
Bagikan
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Makassar, MarhamahNews – Terhitung sejak bulan Januari tahun 2020, Bank Pembangunan Daerah (BPD) Sulselbar secara resmi ditetapkan sebagai salah satu Bank penerima setoran biaya haji atau yang lasim disebut Ongkos Naik Haji (ONH).

Penetapan ini merujuk pada Surat Keputusan (SK) Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) Nomor 03/BPKH.A7/01/2020 yang diserahkan langsung Kepala BPKH Dr. Abd. Hamid Paddu, MA kepada Direktur BPD Sulselbar.

Penyerahan SK ini digelar dalam rangkaian kegiatan yang dihelat di Hotel Claro Makassar, Senin, (17/2/2020), dimana Gubernur Sulsel, Penjabat Walikota Makassar, Bupati Bone, Anggota Komisi VIII DPR RI, Sekda Prov.Sulbar, Kakanwil Kemenag Sulsel dan Sulbar, Para Kakan Kemenag Kab /Kota se Sulsel dan Sulbar serta jajaran direksi Bank Sulselbar turut hadir pada kegiatan yang dirangkaikan dengan acara Talk Show ini.

Dalam sambutannya, Gubernur Sulsel, H.Nurdin Abdullah mengatakan bahwa BPKH sangat tepat untuk menjadikan Bank Sulselbar sebagai Bank penerima ONH, dengan harapan akan memberikan impact bagi masyarakar Sulsel terlebih khusus kepada jamaah haji.

“Saya yakin BPKH tidak salah menempatkan Bank Sulselbar sebagai bank penyetoran uang haji, namun harus dibarengi dengan layanan produk dan packaging yang lebih bagus lagi dari Bank Sulselbar. Untuk itu harus lebih disupport lagi”, ungkap Gubernur yang pernah menahkodai Kabupaten Bantaeng selama 10 tahun ini.

Usai seremoni penyerahan SK Penunjukan Bank Sulsebar selaku penerima setoran ONH, acara dilanjutkan dengan Talk Show yang mendudukkan 4 narasumber, yaitu Kakanwil Kemenag Sulsel H.Anwar Abubakar, Samsu Niang (Anggota Komisi VIII DPRI), Ahmad Iskandar Zulkarnain dan Iswadi Ayyub
dari Bank Sulselbar.

“Atas nama Keluarga Besar Kemenag Sulsel saya mengucapkan terimakasih kepada 3 anggota Komisi VIII asal Sulsel yang telah banyak membantu Kementerian Agama”, ujar H.Anwar Abubakar mengawali pemaparannya.

Mengenai keputusan ditunjuknya kembali BPD Sulselbar sebagai salah satu Bank penerima ONH yang sempat vakum beberapa tahun, Kakanwil Kemenag termuda se Indonesia ini menyatakan mendukung penuh keputusan tersebut.

“Sulsel termasuk provinsi dengan waiting list haji yang sangat panjang yaitu 39 tahun. Untuk itu dibutuhkan support dari Komisi VIII agar waiting list ini bisa dipangkas. Misalnya melalui program haji millineal atau haji muda yang penyetoran ONHnya bisa dilakukan di Bank Sulselbar”, ungkap H.Anwar Abubakar.

Berbicara tentang urusan haji, lanjut H.Anwar, tidak terlepas dari 3 aspek utama yaitu Pembinaan, Pelayanan dan Perlindungan. “Dengan hadirnya Komisi VIII, Kemenag sangat merasakan dampaknya karena sangar terbantu dalam memaksimalkan 3 aspek tersebut”, Ucapnya

Menanggapi pertanyaan peserta Talk Show mengenai kendala program haji muda akan terbentur regulasi Peraturan Menteri Agama (PMA) tentang penetapan batas usia minimal 12 tahun bagi pendaftar haji, H.Anwar Abubakar menyatakan bahwa ini akan diserahkan kepada anggota Komisi VIII DPR RI untuk menggodok aturannya sehingga bisa sama seperti Malayasia, yaitu membolehkan mendaftarkan bayi yang baru lahir untuk program naik haji.

Diakhir pemaparannya, H.Anwar Abubakar menyampaikan ungkapan terimakasihnya kepada Komisi VIII dan BPKH yang telah mengahadirkan momentum talk show yang dinilainya memiliki catatan tersendiri bagi Kementerian Agama.

“Terimakasih kami haturkan kepada Komisi VIII dan BPKH. Teriring harapan mudah-mudahan kwalitas layanan kepada masyarakat dan jamaah haji semakin meningkat melebihi Index kepuasan tahun lalu yang menyentuh angka 85,91%”, pungkasnya.

Dilaporkan : A. Baly
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Arfan

Arfan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *